Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK sudah berlalu. Banyak catatan-catatan penting yang harus kita berikan terhadap jalannya pemeritahan ini. Jokowi yang pada awalnya merupakan stimulus spirit baru bagi geliatnya harapan kolektif bangsa, tiba-tiba muncul sebagai antitesis dari harapan-harapan besar yang dibangun sewaktu Pilpres.
Konsepsi-konsepsi yang ditawarkan hanya berupa ilusi permainan mata dan permainan daya ingat masyarakat. Masyarakat dan bangsa ini belum benar-benar merasakan harapan itu terbangun di depan mata secara nyata atau bahkan mendekati kenyataan. Rakyat hanya merasakan konsep ilusi yang dibungkus dengan baik.
Pemerintahan ini masih terjerat dengan permasalahan ekonomi (stabilitas nilai tukar rupiah), stabilitas politik, harga kebutuhan pokok, harga BBM, penegakan hukum, impor yang tidak sebanding dengan ekspor, dan belum terealisasinya nawacita yang ditawarkan di awal pemerintahan. Belum lagi permasalahan lingkungan yang sampai saat ini masih belum teratasi di daerah Sumatera dan Kalimantan (bencana asap). Belum lagi ditambah dengan lemahnya penyerapan anggaran yang terjadi di beberapa kementrian dibawah kepemimpinan Jokowi-Jk, survey beberapa lembaga menunjukkan bahwa angka penyerapan anggaran di sejumlah kementrian belum mencapai angka 50%.
Hal ini semakin menunjukkan bagaimana lambannya pemerintahan Jokowi-Jk menjawab permasalahan anggaran negara yang berimbas pada perekonomian.
Kelambanan kinerja pemerintahan Jokowi-Jk semakin ditunjukkan dengan kurang tangkasnya reaksi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yag terjadi di sumatera dan kalimantan.
Akibat permasalahan ini, hampir 4000 balita meninggal dunia akibat terkena ispa, namun hal tersebut belum dinyatakan siaga satu oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Sebaliknya, pemerintah malah dengan asiknya mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke IV yang sejatinya juga belum tentu memberikan dampak yang besar terhadap pasar dan perkembangan ekonomi masyarakat kecil.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bersifat jangka panjang. Penyelesaian masalah yang bersifat jangka panjang tentu akan hadir dari pemerintahan yang secara integritas dan kapabilitas teruji. Jika semua permasalahan hanya diselesaikan dengan kebijakan temporer (jangka pendek), sama saja dengan memberi obat penenang yang bersifat semu.
Satu tahun pemerintahan Jokowi menimbulkan pertanyaan, mampukah Indonesia bangkit dan menapaki masa depan yang lebih baik? Atau Indonesia akan tenggelam dalam ilusi pencitraan yang artifisial.
PB PMII menyatakan komitmen untuk mengawal dan memastikan pemerintahan ini efektif dan menjadi penawar pelbagai permasalahan bangsa. Untuk itu, PB PMII akan tetap menjaga pemerintahan ini dan mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dengan amanat rakyat.
Maka dari itu PB. PMII mengintruksikan PMII di seluruh daerah minimal di 30 kota se Indonesia untuk melakukan gerakan serentak tanggal 19 Oktober pukul 10.00.tempat : istana Negara,kantor Gubernur,Walikota,bupati di daerah masing dan mengajak seluruh element mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta dalam mengevaluasi dan memperingatkan pemerintahan jokowi-jk yang sudah berjalan 1 tahun ini.
“Evaluasi 1thn Jokowi, sudah sampai mana mas ??”
Tinjau ulang proyek pembangunan infrastruktur yg berasal dari hutang luar negeri
1 Stabilkan nilai tukara RupiahTolak impor pangan,Wujudkan kedaulatan Pangan
2 Percepat serapan APBN
3 Cabut izin perusahaan pelaku pembakaran hutan
4 Percepat perubahan RUU KUHP
5 Perkuat pendidikan agama di setia level pendidikan
6 Berikan akses pendidikan tiggi seluas-luasnya untuk masyarakat tidak mampu
7 Wujudkan kedamaian beragama,Negara harus menjamin Hak beragama setiap warga Negara.
8 Usut tuntas kasus atas nama agamakhusnya di tolikara Papua dan singkil Aceh.
9 Suarakan suara rakyat, bergerak menuju perubahan. Tak ada kata selain lawan.
Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup bangsa indonesia.
Tangan terkepal dan maju kemuka.
Wallahul muwaffiq ilaa aqwaanitharieq
