Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PolcoMM Institute, kinerja beberapa menteri yang berlatar belakang NU (Nahdlatul Ulama), ternyata memiliki kinerja yang memuaskan di mata publik. Beberapa menteri tersebut adalah Muhammad Hanif Dhakiri, Marwan Jafar dan Khofifah Indar Parawansa.
Dikutip dari NU Online, Heri Budianto, Direktur PalcoMM Institute mengungkapkan, Kinerja Hanif Dhakiri selaku Menteri Tenaga Kerja dianggap positif dengan presentase 4,7 persen. Peniliaian positif tersebut di latarbelakangi oleh keberpihakannya terhadap TKI, memberikan sanksi bagi PJTKI brengsek, dan sertifikasi profesi. Hanif Dhakiri adalah salah satu aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang saat ini masih menjabat sebagai Sekjend PB IKA PMII.
Selanjutnya adalah Marwan Jafar selaku Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yang memiliki presentase 2,1 persen. Jafar yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dinilai positif, karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar.
“Lalu Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat,” ungkap Heri.
Terkait hal tersebut Heri mengungkapkan, menteri yang mendapatkan penilaian positif tertinggi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sebesar 10,9 persen. Hal tersebut diraih, atas penangkapan dan penenggelaman kapal ikan asing illegal yang dilakukan.
Adapun Menteri lain yang mendapatkan respon positif adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen, terkait kinerjanya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional,” ungkap Heri.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan presentase sebesar 3,1 persen. “Dia dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara,” ujarnya.
Selain itu, PolcoMM institute juga membeberkan beberapa kabinet kerja Presiden Jokowi, yang memiliki citra kinerja negatif di mata publik. Seperti halnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Laoly dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor.
“Pemberitaan negatif kepada menteri hukum dan HAM sebesar 6,7 persen,” ujarnya.
Lainnya adalah Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdijatno, sebesar 6,3 persen. “Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri,” ujarnya.
Selanjutnya, kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan persentase 4,1 persen. Said dianggap publik gagal mengendalikan soal BBM dan mafia migas.
“Lalu Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjatuhkan presiden dengan partai pengusungnya,” ujar Heri.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, menurut dia, juga menilai memiliki kinerja negatif yaitu 1,4 persen. Kinerja Soemarno dianggap negatif, terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, yang ada di ‘ring 1’.
Untuk diketahui, survei tersebut dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional. Metode riset yang digunakan adalah analisis kandungan berita dan discourse analysis, dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015 hingga April 2015 dan periode riset 1 hingga 7 Mei 2015.
Dikutip dari NU Online, Heri Budianto, Direktur PalcoMM Institute mengungkapkan, Kinerja Hanif Dhakiri selaku Menteri Tenaga Kerja dianggap positif dengan presentase 4,7 persen. Peniliaian positif tersebut di latarbelakangi oleh keberpihakannya terhadap TKI, memberikan sanksi bagi PJTKI brengsek, dan sertifikasi profesi. Hanif Dhakiri adalah salah satu aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang saat ini masih menjabat sebagai Sekjend PB IKA PMII.
Selanjutnya adalah Marwan Jafar selaku Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yang memiliki presentase 2,1 persen. Jafar yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dinilai positif, karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal serta perbatasan atau daerah terluar.
“Lalu Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, dinilai positif karena pemberian kompensasi BBM dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat,” ungkap Heri.
Terkait hal tersebut Heri mengungkapkan, menteri yang mendapatkan penilaian positif tertinggi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sebesar 10,9 persen. Hal tersebut diraih, atas penangkapan dan penenggelaman kapal ikan asing illegal yang dilakukan.
Adapun Menteri lain yang mendapatkan respon positif adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dinilai memiliki kinerja positif dengan prosentase 5,3 persen, terkait kinerjanya menunda kurikulum 2013 dan penghapusan Ujian Nasional,” ungkap Heri.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, juga dinilai publik memiliki kinerja positif dengan presentase sebesar 3,1 persen. “Dia dianggap mumpuni mengatur penerbangan dan soal penataan bandara,” ujarnya.
Selain itu, PolcoMM institute juga membeberkan beberapa kabinet kerja Presiden Jokowi, yang memiliki citra kinerja negatif di mata publik. Seperti halnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Laoly dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor.
“Pemberitaan negatif kepada menteri hukum dan HAM sebesar 6,7 persen,” ujarnya.
Lainnya adalah Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdijatno, sebesar 6,3 persen. “Pemberitaan dengan kinerja negatif ini lebih banyak soal pernyataan kontroversial soal kisruh KPK-Polri,” ujarnya.
Selanjutnya, kinerja menteri yang kurang memuaskan adalah Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan persentase 4,1 persen. Said dianggap publik gagal mengendalikan soal BBM dan mafia migas.
“Lalu Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, memiliki prosentasi 3,1 persen karena dianggap pihak yang menjatuhkan presiden dengan partai pengusungnya,” ujar Heri.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, menurut dia, juga menilai memiliki kinerja negatif yaitu 1,4 persen. Kinerja Soemarno dianggap negatif, terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, yang ada di ‘ring 1’.
Untuk diketahui, survei tersebut dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional. Metode riset yang digunakan adalah analisis kandungan berita dan discourse analysis, dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015 hingga April 2015 dan periode riset 1 hingga 7 Mei 2015.
